Opini

Oleh: Eryanto Melhisi, SH (Deklarator Forum Pemuda Sumatrera Barat)

Desa VS Nagari di Sumatera Barat

Warta Andalas | Jumat, 10 Januari 2014 - 11:16:19 WIB | dibaca: 836 pembaca

Dengan disahkannya Undang-Undang  Desa oleh DPR RI beberap waktu yang lalu, maka secara legal formal Pemerintah Pusat telah memberikan Otonomi seluas-luasnya kepada desa berdasarkan asas Tugas Pembantuan yang diberikan kewenangan dalam tugas-tugas tertentu  oleh Pemerintah Kota/Kabupaten untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Sebetulnya, dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terakhir dirubah kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah serta dijabarkan kedalam Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah dicantumkan Desa atau disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul atau adat- istiadat setempat, yang diakui dan dihormati  dalam sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam kenyataan, pelaksanaan dari Undang-Undang itu belum terwujud sesuai dengan semangat reformasi otonomi daerah.

Dengan lahirnya Undang-Undang Desa, tentunya, Pemerintah Desa beserta lembaga/perangkat desa bersama BPD sebagai lembaga Legislatif  akan  mampu berkreasi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa baik, dalam pembangunan fisik, ekonomi kerakyatan maupun pembangunan dibidang SDM yang sesuai dengan kebutuhan  masyarakat setempat, karena  desa akan mendapatkan dana segar berkisar antara 600 juta sampai 1 Milyar. Dana itu  yang bersumber dari hasil pajak 10 persen dari Pemerinta Kota/ Kabupaten dan  10 persen  lagi dari dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota yang harus diberikan kepada desa.

Menurut penulis, yang sangat substansial  dari regulasi Undang-Undang ini   adalah : Pertama. adanya penegasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerinta Kota/ Kabupaten agar Keuangan desa, hak dan kewajiban serta sumber-sumber pendapatan desa harus dilaksanakan, terutama mengenai Bagi Hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 persen untuk desa dari ristribusi kabupaten/kota sebagaian diperuntukan bagi desa dan bagian dari dana perimbangan keungan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan dana desa, walaupun didalam.  Ke-dua. adanya sanksi hukum kepada Pemerinta Kota/ Kabupaten jika tidak mengakomodir  Undang-Undang tersebut, terutama mengenai sumber-sumber pendapatan desa berupa pemotongan secara langsung atau penundaan terhadap pencairan dana perimbangan 10 persen dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota/ Kabupaten.

Direncanakan Undang-Undang Desa ini akan diberlakukan pada awal 2015 mendatang. Sebelum Undang-Undang ini diterapkan, pastinya, Pemerintah Pusat akan menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Desa itu sendiri, seperti aturan mengenai tupoksi dan hubungan vertical atau harizontal Kepala Desa, Badan Permusyawarantan Desa (BPD) serta Lembaga / Perangkat Desa lainnya serta  Periodenisai 3 kali jabatan Kepala Desa ataupun Tata Cara Pengelolahaan Keuangan di Desa.

Lahirnya Undang-Undang Desa ini, diyakini akan menimbulkan polemic disebagian tatanan masyarakat Indonesia, kecuali pulau Jawa, Madura dan Bali karena istilah desa merupakan tatanan pemerintahan tradisonal terdepan di di daerah itu. Sumatera Barat dengan semangat “Ba Baliak Ka Nagari” , sudah berhasil  menata dan mengaplikasikan kembali   “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandikan Kitabullah” sebagai filosofi kehidupan masyarakat nagari-nagari di Minangkabau pasca  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintah Desa bikinan rezim Orde Baru.

Sumatera Barat dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabaunya secara tegas menolak keberadaan Undang-Undang Desa ini. Rencana dalam waktu dekat LKAAM akan melakukan gugatan  materi  Ke Mahkamah Konstitusi, baik secara keseluruhan atau sebagian pasal, terutama penggantian istilah  “desa” menjadi “pemerintahan terdepan” agar terakomodir seluruh kepentingan Daerah teritorial Negara Indonesia yang berjumlah 250 zelfbestuurende landschappen dan  volksgemenchappen  seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, gampong di Aceh, dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingatkan asal-usul daerah tersebut

Alasan LKAAM itu masuk akal. Pasalnya, Negara secara Konstitusi  mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Secara konsep desa ataupun sistim pemerintaha desa yang digunakan pada prinsipnya masih meneruskan kebijakan pemerintahan jaman penjajahan Belanda yang dinamakan“indirect rule”. Melalui cara ini, pemerintah Belanda dapat memerintahkan rakyat desa melalui Kepala Desa, sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran. Desa lebih banyak diposisikan sebagai objek kekuasaan politik dari supradesa maupun objek tersedianya sumber daya manusia, modal dan tenaga kerja yang murah bagi pengusaha. Sengaja atau tidak, selama ini pemerintah supra desa telah menempatkan desa sebagai  posisi yang marginal.

Dan jika kita bandingkan pula istilah antara “desa” dan “nagari”, maka ke-2 istilah kata tersebut  mengandung makna yang berbeda. “Desa” dan “Nagari” merupakan antitesis dari dua kutub kebudayaan yang saling bertolak belakang. Desa merupakan pemerintahan tradisional Jawa yang bercorak sentralistik terpusat dari atas, bersifat ekslusif yang tumbuh dari keratonan. Sedangkan nagari adalah pemerintahan tradisional Minangkabau bercorak demokrasi yang tumbuh dari bawah, berfasafat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, bersifat egaliter, moderat yang mempunyai kesamaan geneologi, kesamaan teritorial dan kesamaan religius.

Diperkuat  pula oleh teori yang dikemukan  ahli sosiologi Dr. Mucthar Naim, yang  menyebutkan: “Nagari sebagai sistem pemerintahan asli Minangkabau yang memegang teguh prinsip  demokrasi yang terhimpun dari suatu kesatuan geneologi, kesatuan geografis, kesatuan teritorial dan kesatuan religi yang berpondasikan kepada 4 (empat) pilar dasar nagari, yaitu: sebagai unit kesatuan administrasi pemerintahan, sebagai unit kesatuan keamanan dan pengamanan dalam nagari  sebagai sebagai unit kesatuan ekonomi anak nagari dan sebagai unit kesatuan adat, sosial dan budaya.

Sedangkan desa sebagai cerminan dari sebuah sistem pemerintahan yang feodalistik dan sentralistik-vertikal-topdown yang berasal dari Jawa”. Begitu pula dengan makna kata “kesatuan masyarakat hukum adat” yang disesuaikan pula dengan adat-istiadat daerah setempat, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau,  dusun /marga di Palembang, gambong di Aceh, kampung di Papua dan  negeri di Maluku.

Di Minangkabau ”kesatuan masyarakat hukum adat”, merunjuk pada pengertian masyarakat yang tersusun dalam landasan kehidupan berorganisasi (bersuku-suku), dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama sebagai isi dari kesatuan teritorial, geneologis, ideologi, ekonomi, politik maupun religius yang bersifat demokrasi. Sedangkan makna “kesatuan masyarakat hukum  adat”   di Jawa adalah  merujuk dari pengertian masyarakat yang tersusun secara bersama-sama sebagai satu kesatuan teritorial, ekonomi, budaya dan pencampuran religius yang bersifat sentralistik serta menganut garis keturunan unilaterial yakni menganut  garis keturunan patrillenial (bapak) dan juga garis keturunan matrillenial (ibu).  Pencampuran religius maksudnya, ialah kebersaman hidup berbeda keyakinan di lingkungan kesatuan masyarakat hukum adatnya

Jika Undang-Undang Desa ini benar-benar diterapkan di Sumatera Barat, maka suasana tatanan kehidupan sosial dari kesatuan hukum adat masyarakat yang ada di nagari-nagari disinyalir kembali  terpecah-pecah menjadi masyarakat yang individualistic, riskannya lagi  dengan perbedaan konsep desa dengan nagari, maka kebijakan public akan terganggu. Contoh kecilnya adalah ketika masyarakat berurusan dalam  pembuatan sertifikat atau mendapatkan  alashak tanah, karena  mengikuti konsep Pemerintah desa, maka perlu mendapatkan tandatangan dari Kepala Desa, tapi wajib  pula mendapatkan pengakuan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat sebagai refresentatif dari  konsep penyelenggaraan administrasi pemerintahan tradisional Minangkabau dari kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kesatuan geonologi dan kesatuan religius mengatur dan pengurusi kepentingan kesatuan hukum masyarakat adapt. Wallaualam. (**)

.  





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)