Profil

DR HM Azwir Daini Tara Terus Perjuangkan UKM Demi Sejahterakan Masyarakat Sumbar

Warta Andalas | Jumat, 13 September 2013 - 21:31:35 WIB | dibaca: 471 pembaca

WARTA ANDALAS,Jakarta -  DR.HM.Azwir Daini Tara adalah seorang tokoh Nasional yang telah banyak berbuat untuk mensejahtrakan masyarakat Sumbar dan begitu peduli serta perhatiannya begitu besar terhadap perkembangan usaha kecil-menengah (UKM) dan koperasi di Indonesia dalam upaya mengangkat perekonomian masyarakat dan petani dari krisis berkepanjangan.

Selain itu, juga perjuangannya untuk mengangkat UKM dan koperasi terus dilakukan bukan hanya melalui jalur legislatif, yaitu  melalui program di komisi V DPR RI tempatnya menyalurkan aspirasi masyarakat Sumbar.

“Ini merupakan strategi  penting  yang harus saya lakukan dan saya perbuat untuk masyarakat Sumbar. Bukan muluk-muluk,”ujarnya, saat di ubungi warta-andalas.com di ruangkerjanya,Jum’at (13/9).  

DR. HM Azwir Daini Tara, Wakil Ketua Komisi V DPR RI mengatakan, dalam sejarah UKM dan koperasi sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga kini, tetap belum pernah mencapai masa keemasannya. UKM dan Koperasi tetap diperlakukan sebagai anak tiri dalam perekonomian nasional, walaupun bangsa ini telah banyak memetik hasil jerih payahnya.

Menurut HM. Azwir Daini Tara yang juga merupakan seorang tokoh yang ikut berjuang dalam upaya pengembangan sektor UKM dan koperasi, bagaimana pun bentuknya, UKM dan koperasi adalah entitas ekonomi yang telah memberi keuntungan ekonomi dan pekerjaan bagi para pelakunya.

“Dari sisi potensinya, sektor usaha kecil memiliki prospek yang sangat baik. Hal ini merupakan sesuatu yang nyata, karena tidak sedikit perusahaan yang menjadi besar justru berawal dari usaha kecil. Misalnya, dari home industry menjadi industri besar,”paparnya. 

Selain itu, lanjut Azwir, ketahanan sektor ini juga sangat kuat. Hal ini juga sudah terbukti ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan 1997, sektor UKM dan koperasi tidak saja dapat bertahan diantara banyaknya usaha-usaha besar yang berguguran, tetapi justru menjadi penyelamat perekonomian nasional hingga tidak jatuh pada keadaan yang lebih parah. 

"Sebagai contoh paling aktual adalah kampung saya Sumatara Barat," ucapnya, seraya menambahkan, pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat yang lebih dari 4 persen per tahun seluruhnya merupakan sumbangan sektor usaha kecil, karena di sana memang tidak ada usaha-usaha besar.

‘Masyarakat Sumatera Barat membudidayakan padi di sawah, perkebunan berkala kecil seperti buah-buahan, sayur-sayuran, perikanan darat, ternak dan industri kerajinan, namun ternyata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 4 persen. Ini merupakan bukti nyata kalau UKM sangat kuat. UKM ini jugalah yang menopang masyarakat Sumatera Barat pada saat krisis, sehingga mereka hanya sedikit mengeluh,”ungkapnya. 

Karenanya, kata dia, untuk menumbuhkembagkan UKM di Sumatera Barat, pemerintah pusat melalui kementrian telah  banyak  saya datangkan ke Sumbar. Sehingga terbukti upaya tersebut dapat dilihat dengan perkembangan pesat yang terjadi di Sumbar dalam berbagai sektor agribisnis, khususnya sayur-mayur yang berhasil dikirim ke daerah lain seperti Batam, Dumai, Pekanbaru, Bengkulu dan Jambi. Demikian juga dengan buah-buahan yang cukup terkenal dari Sumatera Barat, seperti Durian, mangga, manggis atau jeruk yang sudah di pasok ke berbagai daerah, bahkan kualitasnya sudah dapat memenuhi standar restoran pada berbagai hotel. 

“Demikian juga dengan dengan sub sektor perikanan yang berkembang pesat seperti peternakan ikan mas, mujahir, dan lele yang dipasok ke Pekanbaru, Jambi hingga Bengkulu. Usaha-usaha ini perlu dibantu pemerintah, khususnya dalam bidang permodalan untuk peningkatan produksi dan kualitas, serta pengembangan usaha,”tandasnya. 

Bila dalam kenyataanya masyarakat Sumatera Barat berdagang ke seluruh pelosok tanah air, imbuh dia, permodalan mereka bersumber dari mana?

"Ini yang disebut dengan modal kepercayaan. Para pedagang besar mempercayai mereka untuk mengambil barang, misalnya dari pengusaha-pengusaha Tionghoa yang sudah puluhan tahun menjadi langganan mereka. Pada awalnya memang sulit, namun karena bisa menjaga kepercayaan, menjadi terbiasa. Bahkan, keponakan dan saudara-saudaranya juga bisa ikut mengambil barang dari seorang pedagang besar dengan modal kepercayaan tadi," ucap  Azwir. 

Sebenarnya, kata Azir lagi, banyak  komoditi  kita  yang berpotensi untuk diekspor. Akan tetapi, sampai saat ini, hanya beberapa komoditi saja yang sudah berhasil diekspor ke Malaysia, Singapura dan sedikit ke wilayah Arab, khususnya busana muslim dan kain bordiran. Permintaan ekspor khusus untuk kain bordiran tampaknya cukup tinggi. Hal ini terlihat dari pengerjaan desainnya di Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan beberapa daerah lain yang sudah berbasis. 

Apakah sektor peternakan juga mengalami hal yang sama, mengingat sub sektor peternakannya sudah cukup maju?

"Ini merupakan masalah tersendiri bagi daerah pemilihan saya, Kabupaten Solok yang saya wakili, tepatnya di daerah Muara Paneh yang menjadi pusat peternakan sapi dan kerbau terbesar di Pulau Sumatera. Daerah ini merupakan pemasok daging sapi dan kerbau terbesar ke Pekanbaru dan Dumai," ujarnya. 

Di daerah ini, lanjutnya, sudah menjadi pemandangan biasa kalau setiap rumah tangga selalu memiliki kerbau 2 ekor, sapi 3 ekor, kambing dan ayam. Dengan demikian, untuk meningkatkan produktivitasnya, sudah terbuka. Akan tetapi, kembali ke masalah awal tadi, sulitnya permodalam membuat mereka tidak dapat mengembangkan diri menjadi peternak menengah, dimana setiap keluarga seharusnya dapat memiliki kerbau 30 ekor, sapi 30 ekor, atau kambing 60 ekor. 

Lebih jauh Azwir juga menyampaikan bahwa sejauh ini upaya pemerintah dalam merespon masalah UKM dan Koperasi, belum melihat upaya yang serius dari pemerintah dalam pengembangan UKM dan koperasi.

“Dari zaman pemerintahan orde lama, orde baru hingga orde reformasi, semangat pemerintah untuk mengembangkan sektor usaha kecil-menengah dan koperasi terlihat sangat bagus, namun dalam pelaksanaanya tidak pernah terbukti. Bahkan pada era reformasi, terdengar program ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi, tetapi pada akhirnya hanya retorika,”kritiknya. 

Lalu dana untuk membantu usaha kecil dan menengah apakah sudah disediakan pemerintah?

"Sebenarnya pemerintah sudah menyediakan dana dalam berbagi pos," jawabnya.

“Yang menjadi permasalahan, dana itu diserahkan kepada perbankan, dan perbankan menerapkan prosedur standar untuk pengucuran kredit, yakni keharusan masyarakat untuk memberikan jaminan. Jaminan yang secara umum tidak dimiliki masyarakat secara memadai menjadi penyebab terhalangnya mereka untuk mendapatkan kredit,”terangnya.

Sebagai Ketua Umum Kerukunan Usaha Kecil Menengah Indonesia (KUKMI), sebagai anggota DPR yang membidangi UKM, imbuh Azwir, kami sudah mengemukakan bahwa perolehan kredit jangan hanya berdasarkan kolateral atau jaminan saja, tetapi juga dari sisi visibilitas proyeknya. Bila proyeknya memang layak dan beruntung, pemerintah jangan terlalu khawatir pengusahanya melarikan diri. 

"Saat ini saya sedang memperjuangkan pengembangan kredit berbasis visibilitas, untuk  masyarakat   miskin  kita  di  Sumbar.  Namun kita  akan  mengundang  perbankan, sampai  dimana  program  UKM  yang  dilakukannya,”tuturnya.  

“Saya melihat di Taiwan, Malayasia dan Singapura yang tidak mengharuskan jaminan, melainkan prospek keuntungannya. Kalau memang usahanya menguntungkan, pengusaha UKM dapat mengajukan bantuan kredit. Bila hasil penelitian perbankan memang demikian, maka bantuan kredit itu akan diberikan tanpa jaminan, seingga  kepercayaan  masyarakat  tanpa  anggunan  ada  di bank mana saja,” ungkapnya.

Disinggung mengenai adanya dana Rp 40 triliun yang disediakan BI untuk membantu UKM  bagi  masyarakat  di  Sumbar, Azwir mengatakan,  dana itu sendiri disalurkan melalui bisnis program bank-bank swasta besar dan bank-bank BUMN. Dan dengan demikian, penyalurannya juga tetap dengan syarat-syarat perbankan.

“Hal inilah yang dulu mendorong kita untuk membentuk Perusahaan Nasional Madani (PNM). Akan tetapi, belakangan ini perusaahaan itu pun sudah mempunyai  strategi   dari misi sebagai lembaga alternatif pembiayaan UKM, tetapi sudah membiayai perusahaan inti plasma yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar," jelasnya. 

Bagaimana bila dana tersebut disalurkan melalui Bank-Bank kecil  seperti  BPR  dan bank Nagari  atau  bank Pemerintah lainnya?

"Hakikat BPR itu bagus, akan tetapi karena meraka mendapatkan pinjaman dari bank induk dengan bunga yag besar, maka mereka pun harus meminjamkan dengan bunga yang tinggi, sekitar 3-4% per bulan. Tentu hanya beberapa orang saja yang sanggup menanggung bunga kredit sebesar 30-40% per tahun," ucapnya.  

Sebenarnya, koperasi simpan pinjam dapat diberdayakan sebagai lembaga alternatif pembiayan UKM. Akan tetapi, koperasi simpan pinjam masih jarang yang dikelola secara bisnis murni, melainkan hanya melayani anggota-anggotanya. Kalau koperasi simpan pinjam dapat melayani di luar anggotanya, maka pemerintah dapat membantu permodalnnya. 

"Saya sangat menyayangkan, sejak kita merdeka 58 tahun yang lalu, kita belum konsern untuk membina UKM. Masih setengah-setengah. Dalam pasal 33 ayat 1 sampai 5 menyebutkan, koperasi sebagai soko guru perekonomian. Akan tetapi selalu kita ingkari. Maka dari itu saya selalu menyatakan, siapa pun yang ingkar terhadap pasal 33, akan jatuh. Dan jatuhnya tidak terhormat," tegasnya. 

Disisi lain,  Amin  warga Payakumbuh  kepada  warta-andalas  mengatakan bahwa DR.HM Azwir Daini Tara adalah seorang tokoh yang begitu peduli pada rakyat kecil. Hal ini terbukti saat Dewi sedang mengalami kesulitan yaitu membutuhkan mobil Ambulan. Walaupun bapak Azwir Daini Tara tidak mengenalnya, namun dengan iklas membantu meminjamkan mobil Ambulan pada Dewi untuk membawa orang tuanya dengan cepat. (dedi)

Sekilas Profil DR.HM Azwir Daini Tara:

Riwayat Hidup

Nama               : DR HM Azwir Daini Tara

Lahir                 : Jambi, 20 Maret 1944

Jabatan             : Wakil Ketua Komisi V DPR-RI

Istri                  : Ny Hj. Inggit Kurniawati Soedarwo

 

Pendidikan:

Tahun 1959 Lulus Sekolah Rakyat (SR), Padang

Tahun 1962 lulus Sekolah Menengah Pertama, Padang

Tahun 1965 lulus Mekola Menengah Atas, Padang

Tahun 1968 lulus Akademi Maritim Indonesia (AMI)

Tahun 1974 lulus Universitas Tujuh Belas Agustus

Tahun 1974 menyelesaikan kursus Lembaga Manajemen Universitas Indonesia

Tahun 1984 menyelesaikan pendidikan Lembaga Pertahanan dan Kemanan Nasional (LEMHANAS)

Tahun 1984 menyelesaikan kursus AMT/MMT ITB Bandung

Tahun 2000 memperoleh gelar Master Business of Administration (MBA)

Tahun 2001 memperoleh gelar Doctor Honoris Causa (DR) di bidang Manajemen Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

Organisasi:

1965 -  2003                 : Anggota MKGR

1982 - 1987                  : Bendahara MKGR

1987 - 1978                  : Anggota DPP MKGR

1998 - hingga sekarang : Ketua Harian MKGR

1974 - 1977                  : Sekretaris Hipmi Jaya

1973 - 1975                  : Sekretaris Eksekutif DPP HIPMI

1975 – 1983                  : Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat HIPMI

1983 - 1986                  : Sekretari Jenderal BPP JIPMI

1986 - 1989                  : Dewan Pembina HIPMI

1989 - sekarang            : Anggota Kehormatan BPP HIPMI

1984 - 1989                  : Ketua Departemen Usaha Kecil Menengah dan Koperasi DPP KUKMI

1989 - 1995                  : Ketua DPP KUKMI

1985 - Sekarang           : Ketua Umum DPP KUKMI

1982                             : Mendirikan Himpunan Pengusaha MKGR

1982 - 1992                  : Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha MKGR

1992 - 1997                  : Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha MKGR

1977 - 1982                  : Ketua Departemen Perdagangan Kadin DKI Jaya

1982 - 1987                  : Ketua Kompartemen Perdagangan Kadin DKI Jaya

1982 - 1987                  : Ketua Kompartemen Perhubungan Kadin DKI Jaya

1992 - 1997                  : Ketua Kadin Jaya

1997 - 1998                  : Wakil Ketua Kompatemen Pembinaan Daerah Kadin Indonesia

1999 – Sekarang           : Ketua Kompatemen Pengembangan Usha Kecil Menengah Kadin Indonesia

Kekaderan Golkar

1982 - 1988              :Anggota Pokja Korbid dan Timja EKKU, koperasi,/UKM dan Naker DPP Partai Golkar

2001 - 2002                  :Diklat Pendidikan & Latihan Pengkaderan Partai Golkar Tingkat Nasional Jakarta

1984                             : Kursus Karakterdes Golkar Tingkat I DKI Jakarta

1984                             :Tim pengajar karakterdes mewakili DPP Golkar di Bangko, Jambi

1999                             : Mengikuti Kader Fungsional, Pengusaha Golkar (Karsinal) di Jakarta

Organisasi Lain

1960 - 1964                  : Aktif di Pemuda Pelajar Islam Indonesia (PPII) di Sumatera Barat

1965 - 1969                  : Aktif di Himpunan Mahsaiswa Islam Indonesia (HMI)

1969 – 1975                  : Ikatan Mahasiswa Jakarta

1965 - 1992                  : Laskar Arif Rahman Hakim (ARH)

 

Riwayat Pekerjaan

1972 - 1977                  :Direktur Utama Dinamika Raya

1977 - 1995                  :Direktur Utama PT. Sumajaya

1995 - sekarang            :Komisaris Utama PT. Sumajaya

1977 – sekarang           : Komisaris Utama PT. Agro Nusa Abadi

Sekarang Ketua Dewan Pengawas Koperasi Ekonomi Rakyat

1997 - 1999                  :Anggota MPR-RI

1999 – sekarang           :Anggota DPR-RI

 

Publikasi

1. Menggugah BUMN Membangun Ekonomi Rakyat, Penerbit Nuansa Madani, Jakarta 2003

2. Peran Pengusaha dalam Membangun Demokrasi, Penerbit Nuansa Madani, Jakarta 2002

3. Strategi Membangu Ekonom Rakyat, Masa Sulit Pasti Berlalu,

Penerbit Nuansa Madani, Jakarta 2001

4. KUKMI Memasuki Milenium III, Penerbit Yayasan Lentera 21,

Cetakan Kedua, Jakarta 2001

5. Nagari dalam Perspektif Sejarah, Penerbit Yayasan Lentera

21. Cetakan Pertama, November 2001

6. Dari Solok Ke Senayan, Karir dan Perjalanan Hidup H.M.

Azwir Daini Tara, Penerbit Yayasan Lentera 21, Jakarta 2002

 

 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)